KOMITMEN PAPUA BARAT DALAM MENJAGA HUTAN YANG BERKONTRIBUSI TERHADAP MASYARAKAT LOKAL DAN GLOBAL

Juni 2018, Pemerintah Provinsi Papua Barat mendapatkan kesempatan untuk menghadiri dan berbicara mengenai hutan Papua dalam Seminar Hutan Tropis di Oslo, Norwegia. Kegiatan yang bertajuk Oslo Tropical Forest Forum diinisiasi oleh Badan Norwegia untuk Kerja Sama Pembangunan (The Norwegia Agency for Development Coorperation/Norad). Pada venue khusus mengenai Indonesia yang diselenggarakan di Hotel Scandic Holberg, Oslo, Norwegia, Selasa, 26 Juni 2018, Gubernur Papua Barat Drs. Dominggus Mandacan menyatakan komitmennya untuk menjaga hutan Provinsi Papua Barat dengan luasan sekitar 9.730.550 hektar. Ia mengatakah bahwa, ekosistem hutan di wilayah Papua Barat menyimpan berbagai keanekaragaman hayati yang merupakan perpaduan unsur dari 2 wilayah bioregion, yaitu Asia Tenggara (Sundaland) dan Australia (Sahul). Tidak hanya kaya akan keaneragaman hayati, hutan Papua merupakan merupakan sumber inspirasi budaya dan skehidupan bagi masyarakat adat. Diperkirakan hutan Papua Barat menyimpan 1,323 juta metrik ton carbon. Selain itu, perairan Papua Barat juga memiliki terumbu karang asli terbaik dengan jumlah jumlah spesis ikan karang dan karang keras sekitar 75% ikan karang dan karang keras dunia. Anda pernah mendengar Raja Ampat. Ini adalah salah satu tempat dengan tingkat keaneragaman hayati laut  tertinggi di dunia. Raja Ampat hanyalah miniatur kecil yang mewakili keaneragaman hayati laut Papua Barat.

5B. Gubernur Papua Barat Drs. Dominggus Mandacan berbicara dalam Seminar Hutan Tropis di Oslo_Norwegia pid

Gubernur Papua Barat berbicara mengenai hutan Papua dalam Oslo Tropical Forest Forum 2018

Dominggus Mandacan juga menyampaikan Provinsi Papua Barat siap dijadikan percontohan mekanisme pendanaan hutan dan iklim internasional yang terfokus pada daerah-daerah yang memiliki hutan alam. Untuk pendanaan dapat bersumber dari pemerintah daerah, pemerintah nasional, Negara donor, maupun swasta. Ia mengatakan pendanaan harus dikelola secara bertanggung jawab dan transparan untuk mendukung pengelolaan dan plestarian hutan di provinsi dan kabupaten. Pendanaan ini juga harus bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat adat dalam upaya plestarian dan pelestarian hutan secara berkelanjutan. Ia juga menambahkan bahwa masyarakat Papua Barat masih belajar untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan laut secara terbatas. Ia tidak ingin anak cucu masyarakat Papua nantinya hanya mendengar cerita-cerita tentang burung surga Cendrawasih, Kasuari, dan pohon-pohon besar yang merupakan rumah lelulur. Di samping itu, ia tidak ingin Tanah Papua seperti hutan-hutan Sumatera dan Kalimantan, yang tanahnya tidak dikelola dan dimanfaatkan dengan baik.

Dalam kesempatan ini, Gubernur Papua Barat yang mulai menjabat pada Mei 2017 menyampaikan salah satu visi beliau adalah Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam yang Berkeadilan dan Berkelanjutan”, dimana sebagai anak adat ini adalah visi yang penting. Alam dan sumber daya alam serta peningkatan kesejahteran masyarakat harus menjadi satu bagian yang utuh. Untuk hal tersebut, ia menjabarkan visi ini secara nyata dengan menjadikan Provinsi Papua Barat sebagai Provinsi Pembangunan Berkelanjutan (Konservasi), dengan upaya-upaya yang telah dan akan didorong melalui:

  • Meningkatkan upaya pencegahan deforestasi dengan melakukan meninjauan kembali proses perijinan dan memperkuat penataan ruang yang lebih pro-lingkungan dan melibatkan pemerintah daerah serta masyarakat adat.
  • Memperluas dan meningkatkan pengelolaan kawasan perlindungan alam baik hutan, laut dan kawasan penting masyarakat adat.
  • Mendorong pengakuan hak-hak masyarakat adat.
  • Mengembangkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi hijau, serta pemanfaatan jasa-jasa lingkungan
  • Mengusulkan pola atau mekanisme fiskal transfer berdasarkan komitment menjaga hutan atau luas hutan.
  • Mendukung pembatasan pengiriman kayu bulat keluar Papua Barat dan sedang mengkaji serta mempertimbangan untuk perlindungan total untuk ekosistem bakau di Papua Barat.
  • Memperkuat sumberdaya manusia di Papua Barat untuk memberantas illegal logging dan penegakan hukum secara luas dalam kasus pemanfaatan sumber daya alam dan pencemaran lingkungan.

Dominggus Mandacan juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Norwegia yang telah mengundang Papua Barat dalam Konfrensi Hutan dan Iklim tahun ini. Dengan semangat kerja bersama, akan bisa mencapai jalan keluar terhadap perubahan iklim yang dihadapi masyarakat global. Ia turut menyampaikan bahwa Negara-negara maju dan Negara-negara berkembang harus bekerja sama  untuk turut serta dalam mengendalikan perubahan iklim. Komitmen bersama masyarakat global mutlak dibutuhkan dalam memberikan aspirasi  yang lebih baik terhadap menjaga hutan. Tentu saja, kami di Papua Barat berharap Negara-negara donor tidak berhenti pada organisasi-organisasi pendamping atau pemerintah pusat saja, tetapi harus bisa membantu kapasitas aparat pemerintah daerah dan kapasitas masyarakat agar dapat mengelola sumber daya alam secara bijak dan berkelanjutan.

 

Penulis: Nita Yohana

About International Conference on Biodiversity, Ecotourism, and Creative Economy 2018 in Papua Island

History

West Papua Province plans to organize International Conference on Biodiversity, Ecotourism and Creative Economy (ICBE). ICBE is the implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development (Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development) which contains 17 goals and 169 targets, where biodiversity is given serious attention especially to goals 14 and 15. As part of a global community that has jointly committed to managing and conserving biodiversity for the welfare of mankind.

Starting from the follow-up to the recommendations of previous international conferences held in Jayapura, Papua Province 2016 (ICBE 2016 – International Conference on Biodiversity, Eco-Tourism and Creative Economy 2016) ago, it is important to organize the same meeting by prioritizing and explore the potential and excellence of West Papua Province to support sustainable development in West Papua in particular and Land of Papua in general. It will also contribute to the national interests of Indonesia and globally for the sincerity of humanity.

20150605-102930_953A4937 - Version 2

As the largest island in Indonesia, Papua is divided into two Provincial Governments administratively, namely Papua Province with an area of 319,036 km2 and West Papua Province with an area of 140,376 km2. The land which also known as the second largest island in the world, is endowed with a wealth of natural and incredible ecosystem diversity, including forests, beaches, coral reefs, lakes and rivers, as well as tropical glaciers. Papua’s biodiversity is half the total number of Indonesia’s biodiversity, there are many endemic flora and fauna that can only be found in this Land. Not only that, the Land of Papua is also rich in natural resources in the form of minerals, oil, and gas, in addition to the cultural customs, recorded around 265 local languages that symbolize the tribes that exist with the local wisdom.

Even though Papua is very rich, the level of poverty in Papua is among the highest in Indonesia. Economic development in Papua is and will continue to be driven to improve the economy and finance development activities in the hope that through this activity can improve the welfare and life expectancy of the people in Papua. The limitations or the underdeveloped services and other sectors, encourage the government to utilize natural resources as the main capital of economic development. Thus, any efforts to increase the economy will have a direct impact on the natural resource utilization, such as causing some damages and environmental pollution.

It is therefore necessary to undertake a joint and comprehensive effort to determine plans for the realization of the Land of Papua into Safe, Prosperous and Dignified that can provide protection for biodiversity and the wise use of natural resources.

Nelayan Tradisional di KKPD Selat Dampir

Traditional fishermen in the Dampir Strait KKPD

Why is it Important to Attend?

ICBE 2018 introduces the concept and initiative of the Conservation Province as a smart solution of sustainable development in the land of Papua globally. The concept that supports the improvement of people’s welfare through the conservation of biodiversity, the utilization of environmental services, the creative economy and the increase of community participation. On October 19, 2015, West Papua Province has declared itself as a Conservation Province, which aims to ensure the conservation of biodiversity and natural resource management to support people’s lives, which is nothing but sustainable development.

The concept of Conservation Province is the first ever in the world. The concept of balancing the management of economic, social and environmental aspects together, and this policy set out a government framework that supports economic and social development leading to the welfare of indigenous peoples. At the same time, it also avoids environmental degradation and safeguards biodiversity.

ICBE 2018 will be the most important and historic. Not just scientifically and policy speaking; the conference will discuss the utilization of environmental services and creative economy by involving indigenous people in the preservation and utilization of natural resources by carrying the concept of Conservation Province. This is coupled with the inclusion of elements of a sustainable financing strategy; ICBE will be a venue for scientists, students, policy makers, educators, and other environmental professionals from around the world.

Seka dance from Napiti Tribe

Who is the Participants?

It is expected that there will be 750 participants from Indonesia and international, combining professionals from the private sector, academics, both the central and local governments, individual researchers / experts, research institutions, non-governmental organizations, practitioners, indigenous peoples and churches, and participants from various backgrounds including students.

 

https://www.papuabarat-icbe2018.org/article/about-icbe-2/

 

 

What Is Conservation Province?

Many of us may have known that the West Papuan Governor declared West Papua Province as a Conservation Province on 19 October 2015. More recently, the West Papua Local Government organized an event on 22 November 2016 to socialize the concept in national level.

What is a Conservation Province? Why Conservation Province? What are the benefits? How to achieve it? Let’s dive into the following Q&A.

What is Conservation Province?

A Conservation Province is an administrative area developed by the local government based on the following principles:

  • First, Environmental protection to sustain West Papuan customary communities and mankind in general;
  • Second, Biodiversity protection and conservation to ensure ecological balance and sustainable life processes for humans and other living beings as God’s creation;
  • Third, Prudent and sustainable natural resources management and utilization to ensure quality life for future generations; and
  • Fourth, Environmental restoration and management of degraded essential ecosystem.

Conservation province is a breakthrough policy initiative by the West Papua Provincial Government in a sustainable development. The policy will shape a governmental framework that supports economic and social development leading to improved welfare of customary communities, and at the same time, prevents environmental damage and conserves biodiversity.

What is the reason behind Conservation Province declaration?

Besides rich natural resources, West Papua Province is also blessed with extraordinary social and cultural wealth. As the region grows, the development in West Papua faces greater challenges. Mass capital flow and rapid industrialization from development pose an ominous threat to natural resources conservation, both on land and water, and even the rights of customary people. Fervent efforts are required to protect and preserve such natural resources and social and cultural wealth. It was a compelling enough reason for declaring a Conservation Province.

But why Conservation Province?

Conservation Province is not the only way, but a method and a chance to set out a sustainable development strategy that aims to balance economic, social, and environmental management altogether. The philosophy of conservation is to maintain the balance between human life and nature, where sustainable development accommodates all the aspects of life.

So, what are the benefits of Conservation Province?

Through conservation province, the local government, customary communities, and other stakeholders are expected to ensure biodiversity conservation and management in their area, both on land and water. With local wisdom, customary communities have proven themselves as a capable protector of nature, which is a guaranteed source of their wellbeing. West Papua’s natural resources will be managed prudently and sustainably for generations to come.

Are there any other greater benefits?

Conservation Province will also help the Indonesian government meet their commitment on a 29% cut in greenhouse gas emissions by 2030. Moreover, Conservation Province will support the achievement of Sustainable Development Goals – (SDG) set by the United Nations. Kaimana, one of the districts in West Papua, is home to a substantial stretch of mangrove forests that can help address the world’s climate change problem.

Victor Nikijuluw, Marine Director of CI Indonesia, explained, “The carbon stock assessment done by CI Indonesia at the Arguni Bay in 2016 recorded an average carbon storage of 717 Mg C per hectare, or equivalent to 2,631 Mg CO2 per hectare. The carbon stored in this area equals to consuming 1,120,671 liters of gasoline, 34.8 tank trucks of fuel, and combusting 1,281,849 kg of coal.”

How is the progress and what is the next step?

The West Papuan Local Government and the West Papuan Local House of Representatives are scheduling a consultation meeting to discuss a draft Special Local Regulation (Perdasus) to the central government. “The Perdasus is targeted as soon as possible to be used as a legal basis in early 2017,” Nataniel D. Mandacan, West Papuan Regional Secretary, said.

What are the challenges?

Some of the challenges which will be encountered when turning West Papua into a Conservation Province are:

  • How the policy can make sure that the customary people’s rights over natural resources and traditional wealth are recognized and protected.
  • How the policy makers can consistently apply the sustainable development principles.
  • How the implementation of conservation province can ensure improved welfare for customary communities.

 

Author : Nita Yohana, Published : http://www.conservation.org

http://www.conservation.org/global/indonesia/cerita/Pages/What-Is-Conservation-Province.aspx

Venu Island, home of the “Ambassador” of Kaimana’s Seas

Seekor induk Penyu Lekang menutup sarang setelah mengeluarkan hampir130 butir telur di Pulau Venu copy

Seekor induk Penyu Lekang menutup sarang setelah mengeluarkan hampir130 butir telur di Pulau Venu

Nesting beach protection

The waves hit the shore, accompanied by strong winds sweeping the small white sand island, only about ​​three football fields in size, southwest of Kaimana, Triton Bay’s gateway city. The village community has named this place Venu Island. Venu means “eggs” in the local Koiway language, and the name represents the eggs laid by hundreds of turtles that nest along the island’s sandy beach. To reach Venu from Kaimana requires a two to three hour journey in a speedboat. Shaped like a bracelet, with a saltwater pool in the middle, Venu is home to many exotic bird species, but the main attraction for conservationists and tourists is turtles.

Venu Island is relatively flat, only about 7 meters above sea level at its highest point, so its entire perimeter and even the inner island are ideal locations for turtles to nest and lay eggs. Three main species of sea turtles nest on Venu: green turtles (Chelonia mydas), hawksbills (Eretmochelys imbricate) and olive or pacific ridleys (Lepidochelys olivacea).

Conservation International (CI) in collaboration with the Center KSDA West Papua, through the Region IV Section KSDA Kaimana, and local indigenous communities conduct monitoring activities on Venu Island. CI initiated the formation of patrol teams to protect against threats, both natural (abrasion, predators) and non-natural (human). Patrol teams will take action against the violators who perform acts that threaten the survival of sea turtles. Data collection activities, team building supervision along with turtle nesting area patrols began in February 2011.

Monitoring and documentation includes determination of which species are nesting, the time (date and hour) of nest building, the predominant location of nests, the size of the nesting turtles, and frequency and the number of eggs produced. Monitoring is preformed every evening at 19.00 and lasts until 23.00.

 

Tete Irisa, Keeping Turtles from Extinction

As usual, every night Irisa Sawoka (60 years old) patrols the island to detect traces of turtles that have climbed to the beach to lay their eggs. Assisted by Yohan (40 years old), CI’s staff monitors the beaches trying to use as little artificial light as possible in order not to disturb the nesting turtles. Tete Irisa pioneered nest protection on Venu Island. Despite the fact that he had experience with protecting turtles, his enthusiasm for the project was not dampened. “Eran Jelepi (green turtles) come up most frequently and lay eggs in any season,” he said while digging a hole to move the turtle eggs to a secure location in front of the checkpoint. Other species are seen in October, a prime nest-building month.

At night, after the turtles are identified, the nests are numbered. The goal is to determine the number of turtles that nest and lay eggs on Venu’s beaches. In the morning, the men, armed with a large bucket, transfer eggs from the nests to a protected area. According to Tete Irisa, removing the eggs prevents predators from opening the nests and increases the likelihood of the hatchlings’ survival. Care is taken to move the eggs swiftly in order not to harm the embryos.

Turtle eggs will hatch and the baby turtles will return to the sea in about 30 to 40 days. “Watching the eggs hatch is a unique experience,” said the Kaimana native. Hatchlings know instinctively not to go down to the beach when it is still light. They often peek from the nest but wait for nightfall to scamper to the ocean. We release our hatchlings around 19:00 to avoid the brunt of predators on land and in the ocean. Just imagine, an average nest produces 180 to 200 eggs, but perhaps only two survive to return to Venu and lay their own eggs! Another good reason for protecting this island and the turtles that come here.”

 

Tukik memulai pengembaraannya di lautan

Tukik, memulai pengembaraannya di lautan

 

Turtles, Their history and Future

Because of the lack of protected turtle nesting beaches, many nesting areas in Indonesia have been exploited to the point where no turtles return to lay eggs. Looting eggs from nests and hunting turtles for their meat has decimated both Indonesia’s and the world’s sea turtle population. According Tete Irisa, the main looters around Venu did not come from Kaimana or its surroundings, but arrived from distant islands where the turtles already had been wiped out.

Around Kaimana, the numbers of turtles nesting on Venu and other islands nearby begin to shrink. Protection has not been easy. Limited means and knowledge about conservation methods are major obstacles. Initiatives between CI and BKSDA to protect turtle nesting beaches now have the support of the local communities and landowners. Based on CI’s data from 2011 through 2013, turtle nestings have increased to about 2,477 individuals. This positive result is due to the cooperation between all stakeholders who are striving to save Kaimana’s ambassador of the seas.

http://birdsheadseascape.com/conservation-science/venu-island-home-of-the-ambassador-of-kaimanas-seas-by-nita-johana/

Newly Discovered Whale Shark Population Brings Tourism Potential to Indonesian Communities

Author : Nita Yohana, Published : http://www.conservation.org

http://blog.conservation.org/2014/08/newly-discovered-whale-shark-population-brings-tourism-potential-to-indonesian-communities/#more-20789

whale shark under fishing platform, Indonesia

Whale shark under bagan (fishing platform) in Indonesia. (© Burt Jones and Maurine Shimlock)

In late 2011, CI’s Mark Erdmann blogged about an exciting expedition tagging whale sharks in Cenderawasih Bay off the northern coast of West Papua, Indonesia. The trip was conducted in collaboration with WWF-Indonesia, Hubbs-SeaWorld Research Institute and the Cenderawasih National Park Authority. Data received from the tags exposed the migratory behavior of these mysterious creatures along Indonesia’s coasts.

In Kaimana, on West Papua’s southern coast, the recent discovery of another whale shark population has triggered similar research, providing us with vital information backing the development of critical regulations to protect these species and support a burgeoning whale shark tourism industry that is both sustainable and benefits local communities.

Gentle Giants

Whale sharks are the largest living fish species, growing up to 18 meters (60 feet) and weighing 20 tons, yet they are known for being among the most gentle of the shark species. With enormous mouths that can be up to 1.5 meters (4.9 feet) wide, these filter feeders’ diet predominantly consists of plankton and small fish like anchovies.

Fishermen on Papua’s coast have long been aware of the existence of these animals. In fact, the sharks frequently approach the bagan (fishing platforms) where the fishers pull up nets of baitfish, hanging around for an easy meal or sometimes sucking fish from holes in the nets

Many fishermen consider the sharks to be good luck. And with an influx of tourists pouring into communities to see the sharks’ feeding activity in person, protecting whale shark populations will be the smartest economic choice for these communities.

Whale shark tourism has been thriving in Cenderawasih Bay since 2010. Yet in Kaimana, the region’s tourism potential is only beginning to be realized.

Kaimana is located in West Papua’s Bird’s Head Seascape, recognized as the global epicenter of marine biodiversity. Since 2011, domestic and foreign tourists in Kaimana have increased, yet the region still lacks infrastructure that could make it a more accessible and popular destination.

While encouraging tourism, it’s also critical to protect the whale sharks from negative impacts resulting from human interaction. The more we know about the behavior of whale sharks, the better we can help local communities value and protect them.

The Research

Up to this point, our understanding of the life cycle of whale sharks remains limited. We know that whale sharks are normally solitary and frequently spend a fair proportion of their time in depths below 100 meters (328 feet).

We also know that they are able to migrate great distances to take advantage of seasonally abundant food sources, around which they tend to briefly gather in large numbers to feed before dispersing again). Most of the sharks observed in these aggregations are young males in the 4-8 meter (13-26 foot) size range — but we don’t know much else. This is why we are conducting this research in Kaimana.

Since December 2013, CI has photo identified 11, satellite tagged four and genetically sampled six whale sharks in Kaimana. The satellite tags record depth, temperature, and light level data (used to estimate location) of the shark’s diving behavior over a certain period of time. The time frame of deployment of these tags varies; some have been programmed to pop off the shark after three months, while other stay on for six.

Every whale shark has a unique spotting pattern on the body, similar to a human’s fingerprint. By taking photo IDs of each individual (the left side of the animal between the gills and the dorsal fin), we hope to learn whether any of the sharks observed in Kaimana are the same ones seen in Cenderawasih Bay.

fisherman feeding whale shark, Indonesia

Fishermen feeding whale shark off of bagan fishing platform. (© Conservation International/photo by Nita Yohana)

please open the link to more information.

Thanks